Presiden LPKNI dan Pimpinan LPKNI Korwil Jawa Tenggah

Pelatihan Dasar Pengembangan SDM dan Organisasi LPKNI Angkatan Ke XVI Jogyakarta 2012

Selasa, 14 Februari 2012

PROSEDUR LELANG

Pengertian lelang menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Lelang/Vendureglement atau yang disingkat dengan VR Stb. 1908 No. 189 adalah Penjualan Umum atau Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan peminat/peserta lelang dan Pasal 1 a menentukan Penjualan Umum atau Lelang harus dilakukan...

Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni: Hak...

Empat Hak Dasar konsumen

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan langsung terjadi apabila antara pelaku usaha dengan konsumen langsung terikat karena perjanjian yang mereka buat atau karena ketentuan undang-undang. Kalau hubungan itu terjadi dengan perantaraan pihak lain, maka terjadi hubungan tidak langsung. Hubungan antara...

JAMINAN FIDUSIA

 Beberapa orang memiliki kendaraan atau barang-barang lainnya yang diperoleh dengan cara kredit itu wajar. Namun ketika tidak bisa membayar angsurannya maka tiba-tiba datang Dept Collector yang kemudian memaksa mengambil barang yang dijadikan jaminan itu. Dalam hal ini perlu ditinjau apakah jaminan FIDUSIA nya sudah didatarkan ke DEPKUMHAM melalui Notaris atau...

Klausula Baku

Sebagai konsumen kita sering dihadapkan dengan peraturan yang mengharuskan untuk memenuhi persyaratan saat kita ingin membeli barang atau jasa yang kesemuanya bertujuan untuk memudahkan dalam membeli barang tersebut.Dan banyak diantara konsumen tidak pernah membaca peraturan tersebut/persyaratan yang ditentukan pihak kreditur /pelaku usaha untuk itu perlu diadakan nya...

Kamis, 09 Februari 2012

PROSES BERACARA DIDEPAN PERSIDANGAN

PROSEDUR DAN PROSES BERACARA DIDEPAN PERSIDANGAN 1 . SURAT KUASA. KUASA UMUM. Secara umum surat kuasa diatur dalam bab ke enambelas, buku III KUH Perdata dan secara khusus diatur dalam hukum acara perdata HIR dan RBG. Pemberian kuasa merupakan perjanjian sebagaimana secara jelas daitur dalam pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi : Pemberian kuasa adalah suatu perstujuan dengan...